"Masyarkat Ingin Melapor Pungutan Di PU Kab Tasikmalaya -Takut Jago Pukul."

Budaya Korupsi yang dilakukan para pemegang kegiatan proyek yang diduga dilakukan oleh oknum,pemegang sebuah jabatan,dengan cara meminta kompensasi terhadap rekanan pihak ketiga bisa dikatakan menjadi sebuah kewajiban dengan cara setiap rekanan yang mendapat proyek,dimohon harus memberikan setoran kepada oknum yang berada dilingkungan dinas,dari 6% -10 % sampai 13%,diluar dari PPN dan PPH, Ini terjadi hampir disetiap dinas dan hal kebetulan baru dieluhkan oleh para rekanan di kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ini bisanya dilakukan disaat mereka mendapat proyek dan disana ketika mereka akan mengambil SPK,para rekanan diwajibkan membayar uang itu,atau hal ini bisa juga dilakukan manakala para rekanan belum menigkuti lelalang disana ada seorang oknum telah meminta uang terlebih dahul dengan cara seakan -akan dia meminjam buat mengurus kegiatan,pengambilan proyek,"seperti disaat ada kegiatan mendekati lelang dan pengurusan sebuah proyek yang ada dipusat biasanya mereka meminta uang pengurusan terhadap rekanan."Hal ini dikeluhkan oleh berbagai rekanan,ironisnya ada juga rekanan yang sudah memberi uang dimuka tetapi proyek yang dijanjikan terkadang tidak ada akhirnya tidak sedikit rekanan yang sudah memberikan uang merasa kecewa. Kejadian ini berlaku dilingkungan dinas Bina binaga kabupaten Tasikmalaya. "dan mereka juga mengatakan dengan adanya sistem LPSE bukan malah baik justru malah membuat mereka lebih besar pengeluaran artinya,aturan undang-undang katanya memberikan keringanan ternyata justru membuat kembung mereka para oknum staf dan juga kepala , artinya dimana rekanan mau mencoba protes atas kerugian yang mereka lakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab setengah benci mereka dan mereka terkadang tidak segan-segan membiarkan SV,yang ikut lelang,membiarkan SV yang mencoba banyak ngomong tadi. disanalah rekanan jika ada sebuah kekekcewaan tidak bisa banyak berbuat.